Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menerima audiensi Biro Perencanaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (26/7/2023).
Sekda Sri Wahyuni didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setda Provinsi Kaltim Siti Sugiyanti, Kepala BPN Balikpapan Herman Hidayat, Sekretaris Bappeda Kaltim Saur Parsaroan, perwakilan Dinas PUPR Pera, Badan Kesbangpol dan Biro Perekonomian.
Sementara dari Lemhannas tampak hadir Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Andrea Hynan Poeloengan, Kepala Biro Umum Brigjen Pol Wibowo, Kepala Biro Perencanaan Brigjen TNI Dani Wardhana dan jajaran.
“Kami ingin bersilaturahmi sekaligus memperdalam dan memastikan bahwa kira-kira calon asetnya Lemhannas RI berada posisi dimana, koordinatnya berapa agar bisa benar-benar disiapkan oleh Biro Perencanaan Lemhannas,” ucap Andrea Hunan Poeloengan.
Sekda Sri Wahyuni menyambut baik silaturahmi Biro Perencanaan Lemhannas RI ke Kaltim. Terkait aset Lemhannas RI di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sri menyebut bahwa penataan di dalam wilayah IKN sepenuhnya dikelola dan ditangani oleh Otorita IKN.
“Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP telah dipetakan oleh Otorita IKN. Untuk tahap awal masing-masing kementerian atau lembaga tinggi negara masih dipusatkan dalam satu gedung, seperti apa saja di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) akan menjadi satu gedung. Kami dari Pemprov Kaltim hanya memberikan dukungan, seperti penetapan lokasi atau penlok ditentukan OIKN dibantu oleh Biro POD dan Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim. Sementara Bappeda Kaltim dan perangkat daerah lainnya juga terus memperhatikan pengembangan kawasan di sekitar IKN. Provinsi hanya supporting,” urai Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni yang merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64 Lemhannas RI menitipkan pesan untuk dapat dikaji oleh jajaran Lemhannas RI, khususnya Biro Perencanaan yang sedang berada di Kaltim bahwa saat ini kawasan pengembangan IKN masih belum disentuh secara optimal, masyarakat di sekitar IKN berharap adanya pembangunan juga di kawasan sekitar IKN. Termasuk adanya bangunan liar yang menjamur di kawasan pengembangan IKN, seperti rumah makan atau warung-warung.
“Masyarakat PPU, di luar kawasan Kecamatan Sepaku yang bersentuhan langsung dengan IKN, juga berharap diperhatikan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar siap menyongsong pemindahan IKN nantinya,” pesan Sri Wahyuni.(fia/rls)
